Prescribing Pharmacist

Di Inggris, Farmasis boleh menulis resep (prescribing) secara independen sejak Bulan Mei 2006. Mereka boleh menulis resep untuk kondisi klinis tertentu. Namun yg harus diingat, peresepan tersebut harus dilakukan berdasarkan kompetensi klinik & profesional mereka. Untuk lebih lengkapnya baca sendiri di sini

menurut pak amrun, gimna nih dng peluang farmasis indonesia tuk prescribing ?
karena aku pkir saatnya bagi kita tuk melawan gerakan para dokter yang semkin hari smakin merajalela.
dispensing mo diambil mereka, knp kita gak brusaha tuk prescribing ?

Wah, itu pertanyaan yg sangat sulit.


Untuk bisa prescribing, sebaiknya kita ber-Pharmaceutical Care dulu. Nah, sudahkah kita lakukan?


Apakah kita :
-Berprofesi secara baik? Apakah kehadiran kita signifikan bagi masyarakat? Ingat slogan TATAP = Tanpa Apoteker Tanpa Pelayanan, atau No Pharmacist No Service. Bandingkan aja dgn dokter ato drg.

-Tersertifikasi? Life long learner via Pendidikan Berkelanjutan? Up date skill & kompetensi?


-Spesialis Farmasi Klinik ato Farmasi Rumah Sakit? Secara yuridis, belum ada regulasi yg mengatur. Ekstrimnya, farmasis di industri tidak akan prescribing khan?


Mengutip dialog saya dgn :
BPD ISFI Jatim : Kalo mereka salah, ya kita tidak usah ikut-ikut salah. Nanti malah tambah kacau, masyarakat yang dirugikan....

Badan POM Bali : ....tugas kita menertibkan Apoteker di apotek. Kalo dokter, itu bukan tugas (urusan) kita.......

Nah, gimana menurut anda?

ya..mungkin tentunya kita gak ngurusi dokter....
cuma klo aku pkir dng kondisi saat ini, sistem kesehatan Indonesia akan tidak seimbang...coz semakin bnyaknya org2 berkepentingan di dunia kesehatan Indonesia dng kenyataan saat ini obat sudah menjadi pasar global yang paling potensial.

ketika kita bergerak pada prescribing...maka jelas....mulai dari status kita sebagai apoteker dan keseimbangan sistem kesehatan Indoensia akan terjaga dengan sndirinya.

secara normatif, dokter tugasnya diagnostic sdangkan apoteker yang nentuin obat.

sehingga mimpiku mungkin....resep bukan lagi diartikan sebagai perintah tertulis dari dokter namun lebih pada catatan diagnosa dari dokter untuk diberikan pada apoteker untuk menentukan obat bagi pasien.

cz aku pkir klo resep masih diartikan sebagai "perintah"...berrti kita (apoteker) merupakan subordinat dari dokter dunk...bukannya itu malah menyalahi aturan etika keprofesian kesehatan bahwa rekan sejawat adalah partner dan aku pkir partner disini adalah sejajar dalam posisinya.

sehingga kedepan...setiap dokter praktek...harus mnyertakan apoteker sebagai rekan kerjanya untuk menerjemahkan resep sebagai catatan diagnosa bagi pasien untuk di interpretasikan menjadi obat.

dengan itu..kita gak lagi ada mslh DRP, resep tidak rasional, dan mungkin akan meminimalisir praktek "kong kalingkong" antara dokter dan perusahaan farmasi spt saat ini terjadi.
ya...mungkin revolusi gak bisa secepat ini, tapi bukankah kata evolusi lebih tepat untuk apoteker ?

bagaimana pak.....

OK, saya tanggapi.

Pertama, resep bukan surat perintah tetapi permintaan (Silahkan dicek di Scoville atau Remington). Namanya permintaan, bisa diberi atau tidak khan? Kalau diberi, bisa ditawar khan? Misal anda di kantin pesan nasi campur lauk telor dadar. Kalo telur dadar tidak ada, mungkin petugas kantin menawarkan telur mata sapi sebagai gantinya. Apakah anda mau? Terserah anda khan? Kalo si petugas kantin tadi tidak mengkomunikasikan hal itu pada anda, tahu2 anda dikasih ikan tongkol sebagai gantinya. Anda bisa komplain khan? Jadi jelas, petugas kantin tadi bukan bawahan anda atau sub ordinat anda.

Kedua, Saya tidak sependapat dgn pernyataan bahwa dokter hanya diagnosis dan farmasis yg menentukan obatnya. Ada berbagai alasan :
1) Jumlah farmasis yg berpraktek jauh lebih sedikit dibanding dokter praktek; jelas ini akan menghambat proses pengobatan (birokrasi terlalu panjang). Apalagi jika farmasis tidak ada di tempat.
2) Kompetensi farmasis perlu dipertanyakan. Benarkah kita menguasai semua permasalahan tentang obat? Benarkah pengetahuan "obat" kita up to date? Dokter terbagi ke dalam berbagai spesialisasi (kolegium) & selalu meng-update kompetensinya (termasuk farmakoterapi-nya) secara rutin melalui pendidikan berkelanjutan IDI. Secara kualitatif & kuantitatif, ISFI jelas kalah dalam hal ini. Benarkah kita mampu "melayani" atau "memberikan" informasi obat kepada dr anak, dr jantung, dr mata, dr paru, dll.

Ketiga, Saya lebih suka memakai istilah : kita (farmasis) "bekerjasama" dgn dokter (& tenaga kesehatan lain) untuk mencapai luaran terapi yg optimal bagi pasien, seperti yg diamanatkan pharmaceutical care. Jangan lupa, DRPs (Drug Related Problems) tidak selalu akibat kesalahan dokter. Kita pun bisa "berkontribusi" dalam DRPs, contoh yg paling sederhana adalah kesalahan membaca resep atau salah mengambilkan obat (terutama jika obat kita disimpan menurut alfabet, bukan kelas terapi).

Singkatnya, kita boleh bekerjasama dgn dokter. Tapi ingat, semata2 untuk kepentingan pasien; atau menguntungkan pasien. Bukan menguntungkan dokter dan farmasis saja atau dokter dan industri farmasi saja. Sayangnya, industri farmasi selalu dikaitkan dgn farmasis. Seakan-akan farmasis juga bermain dgn dokter. Padahal pemilik industri itulah (yg notabene bukan farmasis) yg bermain. Sekretaris BPP ISFI berkata,"Kita cukup menggunakan jari2 sebelah tangan kita, untuk menghitung jumlah industri farmasi di seluruh Indonesia yg dipimpin (dimiliki) oleh farmasis".

Nah, saya tunggu komentar anda sekalian.